Rapat Koordinasi TKPK

Menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten OKU Selatan perihal Pengentryan Data Kemiskinan pada Aplikasi SIMPATIK. Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten OKU Selatan dengan agenda singkronisasi program kemiskinan dan pelatihan aplikasi simpatik yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020 bertempat di ruang rapat Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan dibuka oleh Kepala Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dihadiri oleh OPD.

  • KEMISKINAN adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)
  • Konsep kemiskinan yang digunakan BPS adalah : “basic needs approach” Pendekatan kebutuhan dasar
  • Kebutuhan Dasar Makanan: pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2100 kkal perkapita perhari (diwakili paket komoditi kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 jenis komoditi)
  • Kebutuhan Dasar Non Makanan :kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan lainnya (diwakili 51 jenis komoditi non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non-makanan di pedesaan)

KONDISI MAKRO SOSIAL EKONOMI  SUMSEL YANG BERKAITAN DENGAN KEMISKINAN

  • Mayoritas penduduk bekerja di lapangan usaha pertanian/perkebunan dengan penguasaan lahan yang sangat sempit dengan produktivitas rendah, Transformasi pekerja dari lapangan usaha pertanian ke lapangan usaha lainnya yang memiliki produktivitas lebih tinggi belum sesuai harapan
  • Pertumbuhan ekonomi relatif baik tetapi belum berpihak kepada penduduk kelompok bawah
  • Tingkat pendidikan pekerja (termasuk penduduk miskin) masih rendah, Umumnya bekerja di sektor informal, Tingkat Setengah Penganggur masih tinggi, TPT pekerja pendidikan SMP ke bawah sangat rendah tetapi pendapatan/upah yang diterima rendah
  • Kenaikan harga berbagai kebutuhan hidup/konsumsi penduduk kelompok bawah tidak terkendali (Kenaikan GK relatif tinggi)
  • Standar/kualitas hidup penduduk kelompok bawah masih rendah (sanitasi layak, air bersih, kepemilikan asset, dll), Program-program perlindungan sosial belum tepat sasaran, Peran pemuda dalam pembangunan masih rendah (kemajuan pemuda berdasarkan IPP relative rendah, pemanfaatan bonus demografi), dll.